082380733316

Pekonmerbau123@gmail.com

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Berita Desa
12 September 2020
294 Kali dibuka
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penggunaan dana desa ditekankan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui swakelola.
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/9/2020).
Hadir mendampingi Mendes Abdul Halim Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dan Anggota DPD RI Jihan Nurlela.
“Tolong dipegang benar oleh kita semua dalam konteks melakukan pengelolaan dana desa, prinsip penggunaan dana desa adalah swakelola dan PKTD,” ujar Menteri Abdul Halim.
Acara ini diikuti di antaranya oleh koordinator dan pendamping desa serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di 13 Kabupaten di Provinsi Lampung.
Abdul Halim mengatakan penekanan dana desa untuk PKTD ini, berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli warga masyarakat sekaligus peningkatan perputaran ekonomi.
Menurutnya, pelaksanaan PKTD menjadi salah satu faktor yang benar-benar efektif terhadap penurunan kemiskinan di desa.
 
“Bulan September ini saya berharap PKTD ini digerakan semaksimal mungkin agar terjadi kenaikan angkatan kerja dan penurunan kemiskinan dan ini akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Abdul Halim mengatakan hal itu dilakukan, karena kehadiran dana desa sebagai representasi hadirnya negara di masyarakat benar-benar dirasakan.
“Menjadi catatan kita semua supaya dana desa cepat dirasakan kehadirannya. PKTD dan model swakelola benar-benar menjadi nafas pengelolaan penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa-desa,” ujarnya.
Usai kunjungan di Kantor Gubernur Lampung, Wagub Nunik mendampingi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melakukan peninjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
Pada kunjungan tersebut, Menteri Abdul Halim terlihat kagum melihat kerajinan yang ada di Provinsi Lampung yakni kain Tapis Lampung.
Sementara itu, Wagub Nunik mengatakan Provinsi Lampung sendiri pada tahun 2020 ini mendapat alokasi dana desa sebesar Rp2,427 triliun. Sampai saat ini realisasi mencapai Rp1,875 triliun atau sebesar 77,25 persen selesai pencairan tahap kedua.“Dari realisasi tersebut dana desa yang dipergunakan untuk kegiatan BLT desa sebesar Rp490 miliyar dan mengcover 269.598 kepala keluarga,” ujarnya.
Nunik melanjutkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai realisasi sebesar Rp487 miliyar dengan menyerap 70.937 tenaga kerja dan untuk kegiatan sarana prasarana tercatat sebesar Rp1,1 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp532 miliyar atau 48,46 persen.
“Alhamdulillah, sejauh ini penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa melalui dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Nunik menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung juga mempunyai Program Desa Berjaya yang didalamnya terdiri dari program Smart Village dan Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.
“Program ini adalah program yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa termasuk dengan pihak lain diluar pemerintah seperti perguruan tinggi, dunia usaha, praktisi dan melibatkan juga para penggiat desa,” ujarnya.
Nunik mengatakan program smart village ini hadir untuk mengatasi masalah integrasi dan konektivitas dengan membangun dan menyiapakan sistem yang terintegrasi dari tingkatan desa hingga provinsi.
“Yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya untuk peningkatan pelayanan administrasi desa, pelayanan publik, aktivitas ekonomi warga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Aplikasi ini kita berikan secara gratis kepada desa yang ada di Provinsi Lampung,” katanya.
Selanjutnya, dalam hal Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Nunik menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung sendiri melakukan pembinaan dan pendampingan intensif yang terintegrasi lintas sektoral pada masing-masing OPD terkait berdasarkan pada penilaian Indeks Desa Membangun (IDM).
“Dengan program ini kita akan mengentaskan desa-desa tersebut dari ketertinggalannya,” ujarnya.
Nunik mengajak sinergitas antara pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten/kota terhadap program-program untuk membangun desa yang ada di Provinsi Lampung.

Bagikan

Komentar

selvi

05 Juli 2021 14:34:55

keren sekali merbau websitenya update

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail
Komentar
Ketik Captcha

Aparatur Pekon

PJ.Kepala Pekon

HENDRYADI,S.E

Sekertaris Pekon

WARSIYAM

KAUR PERENCANAAN

MIFTAHUL FIRDAUSY

Kaur Keuangan

KOMARULLOH

KASI PEMERINTAHAN

LIAUDIN

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

AHMAD DIMYATI

KASI PELAYANAN

JUMIATI

Kepala Dusun

CICI CAHYATI

KEPALA DUSUN II

SAIMAN

KEPALA DUSUN III

PAENO

KEPALA DUSUN IV

YUYUN YUNINGSIH

STAF

ARSINAH

RT I MERBAU

SUHERMAN

RT II MERBAU

SARYONO

RT IIII MERBAU

TUKIMAN

RT I MARGASARI

TASMIRUDIN

RT III MARGASARI

REBOD

RT II MARGASARI

KARYOTO

RT I PURWODADI

TUMADI

RT I GUNUNG SARI

IDRIS APANDI

RT II GUNUNG SARI

SUPRIYO

Operator SID

TURIPTO

Kepala Dusun 1

RONI PASLAH

Nama Pekon : Merbau
Kode Pekon : 1806282003
Kecamatan : Klumbayan Barat
Kode Kecamatan : 180628
Kabupaten : Tanggamus
Kode Kabupaten : 1806
Provinsi : Lampung
Kode Provinsi : 18
Kode Pos : 35383
Kepala Pekon :
Kantor : Jl. Lintas Pertiwi No.01 Pekon Merbau
Telp : 082380733316
Email : Pekonmerbau123@gmail.com

Agenda

Terjadwal

Mohon maaf, belum ada agenda yang akan dilaksanakan...

Sebelumnya

27 Desember 2021 10:00:00
Tempat : Balai Pekon Merbau

Kegiatan Serah Terima Dokumen LPPD DAN LKPJ Pemerintah Pekon Merbau Periode 2016 - 2021

Koordinator :

    Lokasi Kantor Pekon

    Wilayah Pekon

Transparansi Anggaran

APBDes APBP PERUBAHAN TAHUN 2020 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Rp. 1,029,044,166Rp. 1,199,936,891

85.76 %

BELANJA

Rp. 1,136,341,770Rp. 1,136,341,770

100 %

APBDes APBP PERUBAHAN TAHUN 2020 Pendapatan

Dana Desa

Rp. 874,904,000Rp. 874,904,000

100 %

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Rp. 7,675,166Rp. 19,187,913

40 %

Alokasi Dana Desa

Rp. 106,465,000Rp. 265,844,978

40.05 %

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Rp. 40,000,000Rp. 40,000,000

100 %

APBDes APBP PERUBAHAN TAHUN 2020 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. 278,224,834Rp. 278,224,834

100 %

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rp. 339,443,000Rp. 339,443,000

100 %

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Rp. 3,212,936Rp. 3,212,936

100 %

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 16,661,000Rp. 16,661,000

100 %

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Rp. 498,800,000Rp. 498,800,000

100 %